Kebijakan Satu Peta Mengalami Perkembangan Yang Signifikan Setelah Seluruh Informasi Geospasial Tematik Telah Di Kompilasi Hingga Maret 2024. Yang mana, sebanyak 141 IGT berhasil di integrasikan. Sedangkan, 16 IGT lainnya masih dalam proses verifikasi perbaikan. Selain itu, sekitar 86 persen dari Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah berhasil di selaraskan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan target untuk menurunkan ketidaksesuaian dalam perizinan dan hak atas tanah sebesar 8,6 persen. Yang mana, ini setara dengan 9,2 juta hektare hingga akhir tahun 2024. Lebih lanjut, produk peta tematik yang di hasilkan melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta ini telah di gunakan untuk mendukung berbagai program yang berbasis spasial. Selain itu, produk ini juga bermanfaat untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Kemudian, bermanfaat dalam menyusun Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan BBK. Yang mana, ini juga penting dalam meningkatkan kualitas Rencana Tata Ruang. Serta, dalam delineasi Wilayah Area of Interest untuk pengembangan IKN.
Pada akhir tahun 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta. Saat ini, peraturan yang mengatur portal tersebut tengah dalam proses revisi. Khususnya yang berkaitan dengan akses publik terhadap data produk Kebijakan Satu Peta. Yang mana, pembaruan ini meliputi mekanisme akses yang di peruntukkan bagi masyarakat serta klasifikasi baru untuk peta tematik yang akan datang. Akses terhadap data dan informasi geospasial kini di perluas berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2023. Yang mana pada awalnya, akses hanya di berikan kepada pejabat tinggi negara. Namun, saat ini akses tersebut di perluas hingga mencakup masyarakat umum. Yang mana ini terdiri dari badan usaha, badan hukum, hingga individu.
Plt. Deputi Susiwijono menjelaskan bahwa meskipun akses publik terhadap Geoportal Kebijakan Satu Peta belum sepenuhnya terbuka. Namun, peluncuran Geoportal 2.0 nantinya akan memberikan akses yang lebih luas.
Kebijakan Satu Peta Dan Upaya Penyelesaian Ketidaksesuaian Dalam Pemanfaatan Ruang
Susiwijono menambahkan bahwa meskipun akses ini di perluas, ada beberapa data yang tidak dapat di bagikan kepada publik secara keseluruhan. Yang mana, Geoportal ini akan menjadi acuan tunggal untuk pembuatan program dan kebijakan yang memerlukan data spasial. Yang meskipun tetap ada batasan dalam hal informasi yang bisa di akses secara publik. Pemerintah Indonesia berencana menyelenggarakan “One Map Policy Summit 2024” pada 26-27 Juni 2024. Yang mana, acara ini bertujuan untuk memaparkan kepada masyarakat luas mengenai perkembangan terbaru. Perkembangan terkait percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dan Upaya Penyelesaian Ketidaksesuaian Dalam Pemanfaatan Ruang.
Di sisi lain, acara tersebut juga akan menandai peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0. Yang mana, ini akan memungkinkan akses publik yang lebih luas terhadap data geospasial. Forum ini juga di rancang untuk membahas ide-ide baru. Seperti inovasi hingga langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan yang muncul setelah tahun 2024. Mengingat dalam hal keberlanjutan Kebijakan Satu Peta serta penyelesaian masalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Marcia, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa pelaksanaan “One Map Policy Summit 2024” akan didukung oleh sejumlah kegiatan pra acara. Yang mana, salah satu kegiatan yang akan di gelar adalah “Talk Series Kebijakan Satu Peta”. Yang mana, kegiatan ini merupakan diskusi ringan tentang Kebijakan Satu Peta yang akan disiarkan melalui berbagai platform media sosial. Diskusi ini di maksudkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan tersebut serta memperkenalkan acara puncak One Map Policy Summit 2024. Di sisi lain, terdapat acara lainnya seperti “One Map Policy Competition” yang terdiri dari beberapa kompetisi. Lebih lanjut, One Map Policy Summit 2024 akan menghadirkan sejumlah pakar yang memiliki keahlian di bidang Kebijakan Satu Peta. Selain itu, acara ini juga akan mengundang berbagai kementerian, lembaga, organisasi, serta mahasiswa untuk turut serta.
Menciptakan Satu Sistem Referensi Geospasial Yang Terintegrasi
Tujuan dari acara One Map Policy Competition adalah untuk menciptakan platform yang memungkinkan para praktisi di sektor publik dan swasta. Kemudian, generasi muda yang dapat saling bertukar pikiran dan membangun jejaring. Selanjutnya, melalui forum ini di harapkan akan terjadi pertukaran pengetahuan, kebijakan, praktik cerdas, serta pembelajaran yang bersifat mendalam. Pembelajaran ini baik dari tingkat lokal maupun nasional. Namun, pengalaman internasional yang relevan juga di harapkan dapat di bagikan dalam konteks pembangunan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Kebijakan Satu Peta sebagai salah satu pedoman utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan ini. Yang mana, Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk Menciptakan Satu Sistem Referensi Geospasial Yang Terintegrasi. Hal ini mencakup satu standar, satu basis data, serta satu geoportal yang dapat di gunakan oleh seluruh pihak. Sehingga, Kebijakan Satu Peta di harapkan menjadi sumber acuan yang dapat di andalkan.
Terutama dalam hal pelaksanaan berbagai program pembangunan berbasis spasial dan penyusunan kebijakan terkait pemanfaatan ruang yang lebih efektif. Pemerintah telah mengesahkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021. Yang mana, Perpres tersebut yang menggantikan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan tingkat ketelitian peta berskala 1:50.000. Pelaksanaan kebijakan ini juga melibatkan berbagai pihak termasuk 24 kementerian atau lembaga. Serta keterlibatan terhadap 34 provinsi dengan cakupan 158 Peta Tematik yang meliputi berbagai aspek. Cakupan peta tematik ini seperti kemaritiman, perizinan pertanahan, kebencanaan, keuangan, potensi ekonomi, status lahan hingga perencanaan ruang.
Menurut Susiwijono, Kebijakan Satu Peta memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung percepatan penetapan batas wilayah. Sehingga, ini menjadi pedoman dalam penyusunan masterplan untuk pengembangan berbagai kawasan strategis di seluruh Indonesia.
Mengakomodasi Prioritas Program Pembangunan Nasional Yang Baru
Luky Alfirman selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal pada pemerintahan pertama Prabowo dan Gibran akan di rancang secara adaptif. Hal ini bertujuan untuk Mengakomodasi Prioritas Program Pembangunan Nasional Yang Baru. Selain itu, Luky juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan telah mengembangkan berbagai inovasi kebijakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan mendorong konvergensi regional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Terdapat empat strategi utama yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, adalah mengembangkan pendekatan pertumbuhan regional. Yang mana, ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Strategi selanjutnya, berkaitan dengan upaya memaksimalkan peran transfer fiskal antar pemerintah. Yang mana, strategi ini juga akan di dukung dengan penetapan target pengeluaran dan pemberian insentif fiskal yang tepat.
Strategi selanjutnya ialah inovasi dalam pembiayaan. Yang menurutnya, inovasi ini menjadi solusi penting untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan antara kebutuhan pembangunan daerah dan keterbatasan kapasitas fiskal. Dengan demikian, pembiayaan yang lebih bijaksana dan sinergis dapat di optimalkan. Strategi terakhir adalah meningkatkan indeks kesejahteraan daerah. Ini berfungsi untuk mengukur efektivitas pengeluaran pemerintah daerah serta mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang mana, rancangan kebijakan fiskal yang akan di terapkan pada pemerintahan pertama Prabowo dan Gibran merupakan salah satu dari manfaat yang di berikan dari Kebijakan Satu Peta.