Kenaikan PPN Yang Di Rencanakan Oleh Pemerintah Dari Yang Sebelumnya 11 Persen Menjadi 12 Persen Pada Tahun 2025. Yang mana, rencanan kenaikan PPN ini telah di muat dalam Undang-Undang HPP yang saat ini sedang di kaji oleh pemerintah. Josua Pardede selaku Kepala Ekonom Bank Permata mengemukakan pandangannya terkait rencana pemerintah tersebut. Yang mana, Josua berpendapat bahwa meskipun kenaikan PPN tersebut sebesar 1 persen. Hal ini dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah. Maka dari itu, terdapat beberapa hal yang perlu di pertimbangkan sebelum kebijakan kenaikan PPN ini di implementasikan. Dalam analisisnya, Josua menggarisbawahi bahwa penambahan pendapatan negara melalui kenaikan PPN dapat di alokasikan untuk program-program penting. Yang mana salah satunya adalah penyaluran Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, kenaikan 1 persen dalam tarif PPN tersebut setidaknya akan mampu menutup kebutuhan dana sebesar 71 triliun rupiah yang di perlukan. Dengan demikian, kenaikan PPN yang terjadi ini bisa mendukung program pemerintah.
Namun, di sisi lain Josua juga menegaskan bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kenaikan PPN. Ia menilai bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen sebaiknya di tunda. Hal ini mengingat kondisi ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat saat ini. Dalam pandangannya, kebijakan ini mungkin belum tepat untuk di terapkan dalam waktu dekat. Sebelum mengimplementasikan kenaikan tarif PPN, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi lebih lanjut. Terutama terhadap kondisi ekonomi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak negatif. Mengingat, golongan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih lemah akan terdampak lebih banyak.
Josua menyatakan lebih lanjut bahwa kebijakan kenaikan PPN ini tidak akan berlaku untuk semua jenis barang dan jasa. Menurutnya, beberapa sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan pangan tidak akan terdampak oleh kenaikan PPN ini. Barang-barang yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat banyak, seperti pelayanan esensial publik dan komoditas pangan tetap akan di jaga.
Kenaikan PPN Berpotensi Memberikan Keuntungan Bagi Pendapatan Negara
Meskipun Kenaikan PPN Berpotensi Memberikan Keuntungan Bagi Pendapatan Negara. Namun, Josua menilai bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali waktunya penerapannya. Yang mana, dengan memerhatikan kondisi sosial ekonomi serta daya beli masyaraka harus menjadi prioritas utama. Maka dari itu, penting bagi pemerintah mendasari keputusan terkait kenaikan PPN pada hasil analisa dan asesmen menyeluruh mengenai dampaknya terhadap masyarakat. Yang mana, jika dampaknya terbukti signifikan, khususnya terhadap kelas menengah dan masyarakat secara umum, maka kenaikan PPN ini sebaiknya di tunda. Menurut Josua, penerapan kebijakan kenaikan PPN yang di usulkan bisa saja di tangguhkan. Meskipun dalam Undang-Undang HPP di sebutkan bahwa kenaikan tersebut dapat di berlakukan paling cepat pada 1 Januari mendatang. Namun jika penundaan terjadi, ini menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan tersebut apabila di temukan bahwa dampaknya berpotensi membebani masyarakat.
Di lain sisi, terkait program Makan Bergizi Gratis, terdapat keterkaitan antara kebijakan fiskal dan upaya pemerintah. Yang mana hal ini termasuk kedalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri PAN-RB telah memberikan dukungan terhadap Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan implementasi sejumlah program. Yang mana salah satunya, ialah penyediaan makan siang gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini sejalan dengan visi presiden terpilih Prabowo Subianto. Sehingga, ini di harapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam pertemuan yang di lakukan oleh Anas dengan Kepala Badan Gizi Nasional, keduanya mendiskusikan skema pelaksanaan program makan siang gratis. Anas menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan dan sistem yang baik. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaannya.
Menurut Anas, program makan siang gratis ini memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini di karenakan bahan baku yang di gunakan dalam program tersebut akan berasal dari petani lokal.
Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan
Tidak hanya masyarakat yang akan mendapatkan manfaat gizi dari program ini. Namun, para petani lokal juga dapat merasakan dampak positif melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian mereka. Lebih lanjut, Anas menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan koordinasi intensif untuk memastikan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, program makan siang gratis ini merupakan misi yang sangat mulia dan layak di dorong dengan pengelolaan dan pelaksanaan yang luar biasa.
Dukungan penuh dari pemerintah di perlukan agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Sehingga Memberikan Dampak Nyata Bagi Masyarakat Yang Membutuhkan. Secara keseluruhan, baik Anas maupun Josua sepakat bahwa setiap kebijakan pemerintah harus di dasarkan pada kajian yang komprehensif. Serta pengelolaan yang baik agar manfaatnya dapat di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, isu kenaikan PPN menjadi 12 persen di waktu yang akan datang di harapkan dapat di serap dengan baik untuk program atau misi sosial ini. Anas memberikan sejumlah saran terkait pengelolaan SDM dan mekanisme dalam penerapan program makan gratis. Yang mana, ia mencontohkan program serupa yang telah sukses di implementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam program Pemkab tersebut, bantuan makanan di berikan secara rutin kepada individu yang hidup sendiri.
Ia menyebut bahwa inovasi seperti ini bisa di jadikan referensi dalam menyusun dan melaksanakan program makan gratis secara lebih luas. Sehingga, dasar dari kenaikan PPN yang akan terjadi menjadi lebih kuat karena hal ini menyangkut program sosial pemerintahan Sebagai mantan Kepala LKPP, Anas berharap program makan bergizi gratis di masa depan dapat berjalan lancar dengan dukungan tata kelola yang baik. Anas optimistis bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar jika di dukung dengan sistem yang di rancang secara cermat. Tentunya dengan persiapan yang matang, ia yakin program ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Memastikan Efisiensi Dalam Penyaluran Makanan Kepada Sasaran Yang Tepat
Sumber daya manusia yang terlatih dan terorganisir dengan baik akan memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program makan gratis di berbagai wilayah. Sehingga, penyerapan APBN melalui pendapatan negara terhadap kenaikan PPN terealisasi dengan baik untuk program seperti ini. Kemudian, dukungan teknologi dan inovasi juga di anggap penting untuk Memastikan Efisiensi Dalam Penyaluran Makanan Kepada Sasaran Yang Tepat. Di sisi lain, pembentukan Badan Gizi Nasional menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kebutuhan gizi masyarakat. Yang mana, Presiden Joko Widodo secara resmi mendirikan Badan Gizi Nasional. Pembentukan ini di tandatangani pada 15 Agustus 2024 melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024. Kemudian, badan tersebut di beri tugas untuk memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok tertentu khususnya peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Program ini mencakup jenjang pendidikan menengah, pendidikan dasar hingga anak usia dini.
Tak hanya itu, kelompok rentan lainnya seperti ibu menyusui, ibu hamil dan balitajuga menjadi prioritas utama dalam pemenuhan gizi yang akan di salurkan. Melalui pembentukan badan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi yang sehat dan kuat dengan dukungan asupan nutrisi yang memadai. Serta, tentunya sebagai bentuk realisasi terhadap dukungan kenaikan PPN yang akan terjadi paling cepat awal tahun 2025. Secara keseluruhan, baik Badan Gizi Nasional dan Anas berperan dalam memastikan program pemenuhan gizi ini tidak hanya berjalan dengan baik. Namun, juga terarah dan tepat sasaran sehingga dampaknya dapat di rasakan oleh masyarakat luas meskipun harus kembali mengalami Kenaikan PPN.
