Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pekerja Perkebunan Sawit Menjadi Salah Satu Tantangan Besar Yang Memerlukan Perhatian Serius. Hal ini di karenakan meningkatnya tren yang mengindikasikan adanya kebutuhan untuk langkah-langkah preventif yang efektif. Ini mengingat penyalahgunaan narkoba di lingkungan perkebungan tidak hanya merugikan individu tetapi juga menciptakan dampak negatif bagi lingkungan kerja dan produktivitas perusahaan. Sehingga, dalam hal ini, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III berinisiatif melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional. Yang mana, kerja sama ini sebagai upaya konkret dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui sebuah Memorandum of Understanding. Selanjutnya, nota kesepahaman ini di tandatangani oleh Mohammad Abdul Ghani selaku Direktur Holding Perkebunan Nusantara. Serta, di tandatangani juga oleh Marthinus Hokum selaku Kepala BNN. Sehingga, MoU ini akan menjadi dasar kolaborasi yang bertujuan membangun lingkungan kerja yang bersih dari pengaruh narkotika di bawah Holding Perkebunan Nusantara.
Sebagai bagian dari langkah strategis ini, BNN dan PTPN III berfokus pada pengembangan serta penerapan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terstruktur. Yang mana, penerapan ini akan bertujuan untuk memperkuat pemahaman para pekerja. Terutama, terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta mengurangi potensi dampak buruknya baik bagi individu maupun keseluruhan perusahaan. Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Mohammad Abdul Ghani. Yang mana, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja sawit. Hal ini menurutnya, kondisi tersebut sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Sehingga d iperlukan upaya maupun langkah proaktif dan kolaboratif yang harus segera di tangani terhadap kasus tersebut. PTPN III, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara menganggap bahwa menjaga lingkungan kerja dari pengaruh penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab besar. Sehingga, menjaga kondusifitas dari pengaruh narkoba perlu di jalankan dengan komitmen kuat.
Lebih lanjut, Ghani menegaskan tujuan utama kerja sama ini adalah menciptakan pendekatan yang menyeluruh dan komprehensif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
Faktor Utama Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pekerja Perkebunan
Marthinus Hokum selaku Kepala BNN menyoroti bahwa Faktor Utama Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pekerja Perkebunan ialah propaganda yang terus di sebarkan oleh sindikat narkoba. Yang mana, mereka berusaha menciptakan narasi keliru yang mengklaim bahwa penggunaan narkoba dapat menunjang produktivitas kerja. Sehingga, untuk melawan propaganda ini, BNN melihat pentingnya penyebaran kontra-narasi melalui edukasi. Yang mana, ini bertujuan menyadarkan pekerja akan bahaya yang nyata dari penyalahgunaan narkoba dan dampaknya bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Harapan besar dari kerja sama antara PTPN III dan BNN adalah bahwa upaya ini dapat berdampak secara luas. Dengan keselarasan program prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Marthinus berharap bahwa momentum perjanjian ini dapat menjadi pijakan yang kuat. Terutama, terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dari penyalahgunaan narkoba.
Di sisi lain, LPPNU atau Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama memberikan perhatian khusus terhadap sektor perkebunan kelapa sawit. Yang mana, mereka menyelenggarakan program “Sawit Goes to Pesantren”. Program ini berorientasi pada edukasi para santri dan masyarakat Nahdliyin mengenai kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional. Yang mana, LPPNU yang berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sehingga, membuat program ini di hadiri oleh sejumlah tokoh seperti Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. Kemudian, Kadiv UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono. Kemudian, melalui program ini, di harapkan LPPNU dapat berupaya agar masyarakat lebih memahami berbagai manfaat sawit bagi perekonomian Indonesia melalui edukasi para santri.
Dr. Tri Chandra Aprianto yang menjabat sebagai Sekretaris LPP PBNU memaparkan sejumlah persoalan yang di hadapi oleh industri kelapa sawit. Yang mana, mulai dari masalah legalitas lahan hingga tumpang tindih kepemilikan yang berpengaruh pada pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat. Sehingga, hal tersebut menyebabkan banyak petani di daerah Riau, Kalimantan Barat dan Timur menghadapi kendala serupa.
Alasan Mengapa Sawit Sering Menjadi Sasaran Kampanye Negatif Oleh Pihak Asing
LPPNU mendorong pemerintah bersama asosiasi sawit untuk mengupayakan solusi yang tepat. Terutama, agar industri sawit dapat berjalan dengan baik tanpa terikat dengan penyalahgunaan narkoba. Yang mana, hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor perkebunan kelapa sawit sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Sehingga, jika sektor perkebunan yang tercemar karena penyalahgunaan narkoba oleh para pekerjanya tentu akan mencederai perekonomian nasional. Sehingga, hal ini sangat memerlukan upaya terutama dalam menciptakan kesejahteraan bagi para petani sawit dan rakyat.
Di sisi lain, Helmi Muhansyah selaku Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi BPDPKS menjelaskan kepada para peserta bahwa minyak kelapa sawit tergolong sangat efisien. Hal ini jika di bandingkan dengan minyak nabati lainnya, menjadikan harga minyak kelapa sawit menjadi yang termurah. Sebagai ilustrasi, Helmi menyampaikan bahwa untuk memproduksi satu ton minyak kelapa sawit hanya di butuhkan lahan sebesar 0,3 hektar. Sedangkan, minyak kedelai membutuhkan lahan hingga 4 hektar. Sehingga, efisiensi lahan ini menjadi salah satu Alasan Mengapa Sawit Sering Menjadi Sasaran Kampanye Negatif Oleh Pihak Asing. Yang mana, karena kampanye hitam tersebut, muncul narasi bahwa narkoba dapat mempercepat produktifitas pekerja di perkebunan sawit. Hal ini memunculkan sikap bahwa BPDPKS akan berupaya menghadirkan edukasi di pesantren untuk menambah wawasan masyarakat tentang kegunaan kelapa sawit.
Yang mana, hal tersebut akan menambah wawasan para santri bahwa produktifitas tetap dapat terjaga tanpa penyalahgunaan narkoba. Serta, program tersebut juga memaparkan bahwa hasil dari pengelolaan sawit dapat di manfaatkan untuk berbagai produk seperti malam batik, sabun, hingga bahan rompi anti peluru.
Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian selaku Heru Tri Widarto menegaskan dukungan penuh terhadap program edukasi sawit yang di selenggarakan oleh BPDPKS. Hal ini khususnya dalam menghadapi kampanye negatif tentang sawit yang beredar di masyarakat. Sehingga, dengan mengedukasi santri mengenai manfaat kelapa sawit, di harapkan para peserta didik di pesantren dapat turut serta dalam menguatkan peran strategis kelapa sawit di Indonesia.
Sinergi Antara Pihak-Pihak Terkait
Sawit sendiri tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi nasional. Tetapi, hasil dari sektor perkebunan ini juga berperan sebagai komoditas ekspor andalan dengan nilai sebesar 400 triliun rupiah setiap tahunnya. Yang mana menurut Heru, penyatuan kekuatan di antara para pemangku kepentingan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sektor ini terutama dari penyalahgunaan narkoba yang menghambat produktifitas produksi. Sehingga, melalui Sinergi Antara Pihak-Pihak Terkait baik dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang di lakukan oleh PTPN III dan BNN. Serta, dalam hal inisiatif edukasi kelapa sawit yang di jalankan oleh LPPNU dan BPDPKS. Hal ini di harapkan tantangan yang ada dapat teratasi dengan baik. Sehingga, kampanye hitam terkait penggunaan narkoba yang mampu membantu produktifitas pekerja di sektor perkebunan dapat di minimalisir tidak hanya melalui kontra-narasi saja. Namun, dapat di lakukan juga melalui edukasi kepada generasi muda seperti yang telah di lakukan LPPNU terhadap sektor perkebunan tersebut terkait Penyalahgunaan Narkoba.
